REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mendesak negara-negara Arab untuk memberikan bantuan keuangan untuk menutupi kekurangan anggaran sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang diderita Palestina.
Defisit ini terjadi arena pengakuan status kenegaraan Palestina oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kemunculan Abbas mencerminkan dampak keuangan yang parah bulan lalu di Palestina. Selain itu Abbas memiliki tujuan menggalang dukungan Arab dalam pembicaraan damai dan konsesi yang memungkinkan dengan Israel.
Apalagi keadaan keuangan Palestina diperparah dengan Israel yang menghentikan transfer dana pajak, bea masuk yang dikumpulkan atas nama Palestina, pasca pemungutan suara PBB bulan lalu untuk mengakui negara Palestina di Tepi Barat, Jerusalem Timur dan Jalur Gaza.
"Kami berada dalam keadaan bangkrut sekarang. Kami tidak bisa membayar gaji kami. Jadi, Anda harus menawarkan jaringan pengaman. Apakah Anda setuju? Anda berkomitmen dan berapa banyak janjian?" Abbas mengatakan kepada para delegasi pertemuan Liga Arab di ibukota Qatar, Doha, Ahad (9/12) waktu setempat.
Saat ini gerakan Hamas di Gaza telah menerima janji utama bantuan dari Emir Qatar pada bulan Oktober.
Pekan lalu Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad telah meminta negara-negara Arab yang kaya untuk mengirim bantuan 240 juta dolar Amerika Serikat (AS) per bulan untuk menjaga pemerintah berdiri.
Sejak pembentukannya pada tahun 1994, Otoritas Palestina selalu mengalami kesulitan membayar tagihannya, karena pembatasan Israel dan inefisiensi sendiri, dan korupsi.
Ini ditambah pernyataan Israelyang mengatakan, akan menggunakan 100 juta dolar AS untuk melunasi utang besar pemerintah Palestina berutang entitas Israel, terutama perusahaan listrik.
Meskipun tidak ada janji publik dana pada pertemuan Doha, para pejabat Palestina mengatakan mereka didorong oleh Liga Arab yang berencana untuk membuat sebuah komite khusus untuk membantu negosiasi masa depan panduan dengan Israel.
Tentu upaya ini merupakan angin segar. "Ini adalah hari baru. Ini memerlukan rencana Arab yang baru," ucap pejabat Palestina Saeb Erekat.
Langkah ini muncul sebagai lankah pengganti arena kegagalan oleh Kuartet disebut mediator Timur Tengah, yaitu AS, PBB, Uni Eropa dan Rusia untuk melobi Israel-Palestina ke pembicaraan damai kedepannya.
Selain itu juga membicarakan rencana Israel untuk memperluas pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika