REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Kelompok oposisi akhirnya bersedia untuk mengikuti jajak pendapat referendum konstitusi Mesir di akhir pekan ini. Hal itu menjadi sinyal adanya kompromi dengan pemerintahan Presiden Muhammad Mursi.
Seperti diberitakan Daily Telegraph, pemimpin kelompok liberal dan sekuler membatalkan rencana mereka untuk memboikot dan memilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka akan memilih pilihan tidak untuk konstitusi.
Meski bersedia ikut jajak pendapat, ada kekhawatiran tidak adanya pengawasan yang cukup pada pemungutan suara. Hal itu menyusul asosiasi hakim nasional mengatakan, 90 persen anggotanya memboikot Mursi, karena berasumsi akan memperluas kekuasannya.
Jajak pendapat rencananya akan dilakukan akhir pekan ini selama dua hari, yakni Sabtu dan Ahad. Jajak pendapat ini untuk memutuskan adanya referendum atas konstitusi baru yang diajukan Presiden Mursi.