REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mendukung penuh upaya Polri yang tak memberikan izin pada penyelenggaraan Indonesia Super League (ISL). Menurut IPW, Polri sebaiknya malah sama sekali jangan memberikan izin ISL sehingga semua masalah telah dibereskan.

Hal saya sama juga berlaku untuk kompetisi kompetitornya, Indonesia Premier League (IPL). "Keduanya banyak masalah saat tahun sebelumnya digelar. Sudah tepat jika Polri tidak juga memberikan izin,” kata Presdir IPW, Neta S Pane, Jumat (4/1).

Salah satu contoh masalah yang tengah menggelayuti dua kompetisi tersebut adalah persoalan belum dilunasinya gaji para pemain. Ia menyebutkan terdapat lebih dari lebih 20 klub di ISL dan IPL yang kedapatan tidak menuntaskan pembayaran gaji pemain-pemainnya.

“Belakangan banyak sekali demo yang menuntut klub membayar gaji pemain. Hal ini bukan tidak mungkin terulang saat sebuah pertandingan digelar dimana basis masa justru semakin besar dari kalangan suporter,” kata dia.

Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah, adanya sekitar 300-an pemain asing yang tidak jelas izin tinggal, izin kerja, dan pembayaran pajaknya. Selain itu terdapat juga sejumlah pemain asing yang masuk ke Indonesia tanpa surat keterangan bebas HIV dan bebas Narkoba.

“Keberadaan pemain asing ini perlu dikontrol ketat oleh Pengawasan Orang Asing (POA) Polri sebelum izin dikeluarkan,” ujarnya.

Oleh karena itu ia menegaskan, perlu kajian mendalam dari Polri dalam memberikan izin perhelatan dua kompetisi ini. Terlebih menurutnya, sikap elit di kepengurusan kedua organisasi penggagas ISL dan IPL ini juga ikut mempengaruhi tak pantasnya gelaran dua kompetisi tersebut dihelat.

“Apa yg terjadi di sepakbola nasional itu sudah merusak mental bangsa, harga diri dan juga bisa menghancurkan persatuan maupun stabilitas keamanan nasional. Polri harus bijak,” kata Neta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika