REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKB DPR, Marwan Ja'far, menawarkan sejumlah strategi ketahanan pangan Indonesia. Menurutnya, Indonesia sangat mampu mewujudkan kemandirian produksi pangan dengan membuat kebijakan yang mengarah pada peningkatan produksi pangan nasional.
Dia mencontohkan, meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang produksi pangan nasinal, larangan impor bahan pangan, dan membuat varietas benih tanaman pangan unggulan nasional. Selain itu, distribusi pangan dengan adanya distribusi silang pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang minus produksi pangan dapat dilakukan.
Kebijakan ini dipertegas dengan larangan ekspor bahan pangan yang menjadi kebutuhan pangan nasional. Kemudian ditambah dengan larangan menimbun bahan pangan. "Saya yakin kita bisa berkedaulatan pangan," jelasnya, Rabu (16/1).
Konsumsi pangan, kata dia, harus dikendalikan dengan cara mengalihkan makanan pokok masyarakat yang tadinya beras atau nasi ke bahan lain yang mempunyai karbohidrat yang sama atau bahkan melebihi beras. "Hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah. Seperti gandum, jagung, singkong, itu bisa menggantikan nasi," jelas Marwan.
Pihaknya juga meminta dilakukannya audit produksi dan konsumsi kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, masih ada kesimpangsiuran data kebutuhan pangan nasional dan produksi pangan nasional. Tanpa validitas data kebutuhan pangan nasional, akan mempersulit pemerintah untuk memenuhi kebutuhan produksi pangan nasional dan membuka peluang adanya praktek impor dan ekspor bahan pangan yang semakin menyengsarakan petani.
Marwan menyatakan ketahanan pangan mutlak dipenuhi bangsa ini. "Masak kita harus bergantung negara lain untuk memenuhi pangan sendiri. Kita bisa mandiri, asalkan mau berubah," jelasnya.