REPUBLIKA.CO.ID, Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, ada 43 pemilukada pada 2014 yang dimajukan menjadi tahun ini. Sebanyak 28 di antaranya tidak ada masalah. 

Sedangkan, 15 daerah masih belum menemukan sepakat antara kepala daerah dan pihak penyelenggara pemilihan. Dari 15 pemilukada, rinciannya mencakup satu provinsi, sembilan kabupaten, dan lima kotamadya.

Sementara itu, jadwal pemilukada yang sudah ditentukan pada 2013, yaitu 14 provinsi, 95 kabupaten, dan 28 kota. Sehingga, total daerah yang menggelar pemilihan sepanjang tahun ini adalah 152 pemilukada.

“Sesuai kesepakatan Mendagri dan Komisi II DPR, telaah Perppu itu hari ini diserahkan kepada Presiden,” kata Reydonnyzar, Selasa (22/1). 

Kalau payung hukum itu disetujui Presiden, kata Reydonnyzar, tidak ada lagi alasan penolakan bagi Gubernur Lampung untuk tidak menganggarkan dana pemilukada Lampung pada 2013.

Karena sesuai PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 disebutkan, penganggaran untuk pemilukada bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan.

Reydonnyzar bisa memahami mengapa Gubernur Lampung menolak pemilukada dimajukan sesuai usulan KPU Lampung. Itu disebutnya terkait perbedaan pandangan dan kepentingan. Serta cara memahami regulasi dan aturan. 

"Itu juga menyangkut masalah kepercayaan kepala daerah terhadap penyelenggara pemilukada. Ada ketidakpercayaan kedua pihak dan itu juga menyangkut kepentingan strategi kepala daerah." 

Ikuti Whatsapp Channel Republika