REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Koalisi Partai Oposisi di Mesir (NSF) menyepakati hasil dialog nasional pertama yang digagas pemerintah. Blok perlawanan ini bersama pertai penyokong pemerintah setuju mengakhiri pertikaian politik untuk mengakhiri krisis.

"Situasi politik telah meningkatkan kekhawatiran. Sebagai inisiatif perjanjian untuk melindungi kepentingan umum dan pertumpahan darah harus berakhir," kata sebuah pernyataan bersama yang dihadiri oleh NSF dan Partai Salafi Nour, Rabu (30/1), seperti dilansir Ahram, Kamis (31/1).

NSF setuju dan menyepakati kesepakatan bersama dari dialog nasional yang digagas Presiden Muhammad Mursi, Senin (28/1) lalu. Dialog tersebut untuk menyudahi gesekan anarkis antara pendukung pemerintah dan kelompok oposisi belakangan.

Kesepakatan tersebut memang tidak dihadiri kelompok oposisi. Akan tetapi, beberapa tuntutan oposisi terpenuhi dalam dialog yang diadakan di Istana Heliopolis, Senin (28/1) malam waktu setempat.

Terdapat delapan kesepakatan penting yang dihasilkan, antara lain, pemerintah setuju terbentuknya pemerintahan persatuan yang terdiri dari semua kalangan dan sayap politik. Desakan oposisi untuk membuat semacam komite bersama untuk mengubah beberapa muatan dalam konstitusi juga terkabulkan.

Oposisi sejak awal menolak keberlakuan konstitusi baru buatan Dewan Konstituante tersebut. Selain itu, dialog nasional juga menghendaki independensi peradilan dengan menganulir keputusan Mursi yang telah mengangkat jaksa agung baru, dan menunjuk jaksa agung pengganti.

Kesepakatan juga menuliskan larangan pemerintah dan oposan untuk mengintervensi lembaga-lembaga negara. Terkait dengan komposisi pemerintahan, tokoh-tokoh nasional yang hadir setuju dengan pemerintahan bersama.

Hal tersebut memaksa Ikhwanul Muslimin dan partai turunannya tidak lagi menjadi mendominasi situasi politik dan kebijakan. Situasi anarkis dan kerusuhan yang marak belakangan juga menjadi perhatian paling penting dari dialog tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika