REPUBLIKA.CO.ID, Pemimpin Hamas Khaled Meshaal menyatakan pihaknya melangsungkan perundingan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas terkait rencana pembentukan pemerintah persatuan nasional.

Faksi Hamas yang menguasai wilayah Jalur Gaza dan faksi Fatah yang menguasai Tepi Barat meneken kesepakatan rekonsiliasi pada Mei 2011 lalu, tapi belum diterapkan hingga kini.

Meski kesepakatan rekonsiliasi tersebut sempat berjalan di tempaat, namun muncul tanda-tanda hubungan kedua faksi lebih dekat selama beberapa bulan terakhir. "Kita mengalami kemajuan sedikit demi sedikit dalam hal rekonsiliasi," kata Khaled Meshaal dalam wawancara seperti dilansir BBC, Kamis (7/2).

Perpecahan antara Hamas dan Fatah menyebabkan pemilihan umum tertunda selama beberapa tahun. Menurut Meshaal, pemilihan umum sekarang sedang dalam tahap persiapan, antara lain persiapan pemilihan presiden, parlemen dan dewan eksekutif sedang dilakukan.

Upaya rekonsiliasi ini sebetulnya pernah ditengahi oleh Presiden Mesir Muhammad Mursi. Awal tahun 2013, dia mengadakan pertemuan tiga pihak dengan Mahmud Abbas dan Khaled Meshaal tentang penerapan pakta persatuan tahun 2011 tersebut.

Pada 2006 Hamas menang dalam pemilihan parlemen Palestina sehingga memicu konflik sengit dengan Fatah. Kedua faksi terlibat bentrok berdarah di Gaza dan Hamas selanjutnya mengusir Fatah dari wilayah Jalur Gaza pada 2007.

Sampai saat ini Hamas digolongkan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) dengan pertimbangan Hamas sejak lama melancarkan serangan dan menolak meninggalkan jalur kekerasan. Namun, para pendukung mengatakan Hamas adalah gerakan perlawanan yang sah dan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika