REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) berniat meminta jatah impor sapi kepada pemerintah. Jumlah sapi yang dituntut mencapai 60 ribu ekor sapi yang akan digemukkan dan 5 ribu ekor sapi betina produktif. Sapi bibit ini ditargetkan menghasilkan 25 ribu ekor sapi di peternakan RNI.

Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro mengatakan pemerintah seharusnya mendahulukan BUMN dalam memberikan jatah impor. Cara ini menurutnya efektif untuk mengendalikan harga sapi di pasaran. Sebelumnya RNI dikatakan sangat kesulitan mencari sapi bibit di pasaran.  "Seharusnya kuota diberikan dulu kepada BUMN, baru swasta," ujarnya saat ditemui di kantor RNI, Rabu (13/02).

Bulan Maret mendatang RNI melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Jati Tujuh, Majalengka, Jawa Barat. RPH ini menampung sapi jenis limosin dan simental. Produk peternakan nantinya berupa daging beku yang akan dipasarkan di Rajawali Mart. RPH ini ditargetkan mampu memotong 100 ekor sapi per hari. Dalam waktu empat bulan, kebutuhan sapi mencapai 12 ribu ekor. Biaya pembangunan RPH diperkirakan mencapai Rp 20 miliar-Rp 25 miliar. Ismed menargetkan pendirian RPH paling lambat 15 Januari 2014.

Sementara itu di Lombok, RNI bekerjasama dengan PT. Gerbang NTB Emas dalam mengembangkan RPH di kawasan tersebut. Sapi Lombok yang akan diproduksi diperoleh dari masyarakat sekitar. Hasil produksi RPH ini akan didistribusikan ke Surabaya, Bali dan Jawa. Pemotongan mulai dilakukan mulai bulan Mei.

Ikuti Whatsapp Channel Republika