REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, pendukungnya memang harus dikejar. 

Hal tersebut terkait kasus Dera Nur Anggraeni yang mengalami penyempitan saluran kerongkongan hingga meninggal. Ini lantaran, bayi tersebut meninggal karena terlambat mendapat penanganan medis akibat ditolak delapan rumah sakit dengan alasan penuh. 

"Artinya sistem KJS ini berjalan tetapi kondisi RS yang belum memungkinkan menerima pasien ini," ujar Jokowi, Senin (18/2). 

Jokowi mengakui adanya lonjakan pasien hampir 70 persen dibandingkan sebelumnya. Sehingga kamar dan Intensive Care Unit (ICU) penuh. Terlebih Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang ditujukan khusus untuk bayi. Karena itu, penambahan kamar dan ICU akan dilaksanakan secepatnya. 

Jokowi juga membantah ada yang meminta uang muka terhadap keluarga pasien sehingga tidak bisa masuk rumah sakit. Menurutnya, biaya yang diperlukan mencapai lebih dari Rp 50 juta diambil alih oleh pemerintah daerah. 

Pemda DKI pun telah menyiapkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk kesehatan. "Memang masalah ketidaksiapan ruang dan ICU menerima pasien," kata dia. 

Penambahan kamar tersebut selain untuk RSUD juga diimbau untuk kelas tiga rumah sakit swasta. Pemerintah juga akan membangun sistem online sehingga pasien tidak diperbolehkan mencari rumah sakit sendiri. Namun, menjadi tanggung jawab RS.

Misalnya pasien yang datang ke rumah sakit A bisa beralih langsung ke RS B yang masih memiliki kamar kosong. "Sistem ini yang akan kita bangun bulan ini, beri kesempatan untuk membangun sistemnya," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika