REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah dinilai lambat melakukan pengkaderan ulama. Padahal, Indonesia menjadi negara mayoritas muslim di dunia. Hal ini dinilai sangat berdampak pada pendidikan Islam di dalam negeri.
Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustaz Bactiar Natsir mengingatkan, pihak yang bertanggungjawab untuk mencetak ulama yang berkualitas adalah Kementerian Agama dan Majelis Mujahidin Indonesia.
Namun, dua lembaga itu seolah tutup mata pada sistem pendidikan ulama di Indonesia. Salah satu faktor yang dirasakan kurang dalam pengkaderan ulama adalah fasilitas infrastruktur dan penelitian.
Ini berbeda dengan di Malaysia. Pemerintah Malaysia benar-benar memberi ruang gerak yang luas bagi perkembangan keilmuan agama. Berbagai penelitian oleh ulama menjadi prioritas bagi pemerintah.
Selain itu, ulama disejahterakan untuk menjalankan fungsinya yang sangat dihormati. "Kementerian Agama kurang memberi fasilitas infrastruktur dan penelitian, pesantren kehilangan fungsi pembelajaran agama yang berkualitas," kata Ustaz Bachtiar Natsir pada Republika, Kamis (28/2).
Lebih parahnya lagi, kata pimpinan Ar-Rahman Quranic Learning (AQL) center ini, MUI justru kehilangan karisma di depan masyarakat. Peran ulama sangat dikerdilkan. ''Bahkan fatwa ulama hanya dianggap logika yang tidak mengikat,'' jelas Ustaz Bachtiar Nasir prihatin.
Menurut pakar Tadabbur Alquran ini, harus muncul sosok ulama yang mampu merapatkan barisan seluruh ulama. Agar peran strategis ulama kembali ada. Budaya Islam yang sangat mencintai ilmu kembali tumbuh untuk generasi penerus bangsa.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nur Syam mengatakan, saat ini fokus pemerintah bukan pada pendidikan ulama. Pemerintah masih disibukkan menyebarluaskan pendidikan dasar dan menengah.
Juga untuk memerluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Akibatnya, dana yang ada di pemerintah sebagian besar untuk membiayai program itu. "Jangankan ulama, Perguruan Tinggi kita masih compang-camping," kata Nur Syam menjelaskan.
Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan untuk mengembangkan akses seperti asrama, fasilitas santri maupun kelas-kelas baru. Pendidikan ulama memang sangat penting, kata dia, namun saat ini memang belum menjadi prioritas.
Pengkaderan ulama lebih diarahkan melalui pengembangan pesantren dan adanya Perguruan Tinggi. Selain itu, pemerintah juga membuat program Ma'had Ali untuk peningkatan kualitas ulama.
n
Ikuti Whatsapp Channel Republika