REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai penyelenggara negara kurang adil dalam menyikapi kelompok ekstrem yang sama-sama membahayakan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ekstrem kanan dihadapi dengan senjata, pada saat yang sama ektrem kiri, sisa komunis dan islamopobhia, dihadapi dengan sangat lunak karena berhasil mengendarai HAM," kata Hasyim di Jakarta, Kamis.

Padahal, kata Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri sama-sama berbahaya. "Ekstrem kanan dan ekstrem kiri sangat berbahaya untuk Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Hasyim.

Ia lantas mencontohkan gerakan ekstrem kiri yang berupaya membalik sejarah tentang G 30 S/PKI yang dinilainya bertentangan dengan fakta sejarah keselamatan NKRI dengan memanfaatkan isu HAM dan demokrasi.

Padahal, kata Hasyim, demokrasi Indonesia pascaperang dingin sangat dipengaruhi Barat yang telah bertoleransi dengan ekstrem kiri, bukan lagi demokrasi yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila. "UUD 45 pascaempat kali amandemen sendiri tidak sepenuhnya menganut nilai luhur Pancasila," katanya.

Oleh karena itu, Hasyim mengimbau umat Islam Islam di Indonesia, termasuk sejumlah ormas Islam yang belakangan ini menuntut pembubaran Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri karena menilai kesatuan itu banyak melanggar HAM di dalam menjalankan tugasnya, supaya berhati-hati.

"Kaum Muslimin di Indonesia harus berhati-hati dan bersatu. Jangan terjebak pada tindakan kekerasan," katanya. Hasyim juga berharap pemilihan umum dan pemilihan presiden pada 2014 mampu melahirkan pemimpin bangsa yang Pancasilais.

Ikuti Whatsapp Channel Republika