11 Pengprov Peserta Kongres PSSI Masih Diperdebatkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang Kongres Luar Biasa (KLB) 17 Maret 2013 mendatang, 11 Pengrov peserta kongres masih menjadi perdebatan. Sebelumnya, pada Senin (11/3) lalu, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori) telah memutuskan dalam sebuah surat terkait status caretaker dalam Pengurus Provinsi (Pengprov) di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Borobudur, Jakarta 17 Maret 2013 mendatang.

Baori pada Senin (11/3) mengeluarkan fatwa Surat bernomor 22/BAORI/III/13. Pada poin keempat surat tersebut menjelaskan Penerbitan Surat Keputusan. PSSI tentang pembekuan kepengurusan dan dan pembentukan Caretaker 11 Pengprov anggota PSSI bertentangan dengan statuta PSSI.

Oleh karena itu, batal demi hukum. Dalam fatwa Baori tersebut, juga menegaskan peserta yang berhak hadir pada KLB 17 Maret mendatang adalah pengurus provinsi PSSI asli.

Pada poin kelima surat tersebut, dijelaskan fatwa dibuat dengan memperhatikan Memorandum of Understanding (MoU) antara PSSI, ISL, KPSI, Surat FIFA kepada

PSSI tertanggal 30 Maret 2012 dan 18 Desember 2012. Juga Surat Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada FIFA tertanggal 13 Februari 2013.Karena itu, demi memenuhi kepastian hukum maka Pengprov caretaker bentukan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin adalah tidak sah keberadaannya.

Adapun sebelas Pengprov yang dinyatakan bermasalah di antaranya Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Ketika dikonfirmasi oleh Republika, Selasa (12/3) Ketua Tim Veririfikasi Voter Peserta KLB 17 Maret 2013, Agus Yasmin membantah telah mengirim surat, meminta Fatwa Baori. Menurut Agus, PSSI di bawah pimpinan Bapak Djohar Arifin Husin sampai hari ini belum terikat MoU yang menyatakan Baori sebagai Badan Arbitrase PSSI. Karena itu, Agus menyatakan surat yang saudara sampaikan salah alamat dan tidak pada tempatnya.

''Saya tidak paham apa maksud semua ini. Ini sudah mencederai semangat rekonsiliasi yang sedang dibangun. Saya berharap Tim Pengawas KLB yang dibentuk Menpora memperhatikan hal-hal aneh seperti ini,'' kata Agus Yasmin dalam pesannya kepada Republika, Selasa (12/3).

Agus Yasmin berharap semangat kebersamaan yang dibangun tak dicederai dengan hal-hal yang dilakukan melalui “jalan” belakang. “Semua harus transparan demi kebaikan bersama. Jangan ada dusta di antara kita,'' tegas Agus.