REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya Surat Keputusan (SK) baru mengenai siapa yang memimpin DPC Gerindra Kabupaten Sarmi, Papua, memicu konflik internal.

Sebelumnya muncul SK pengangkatan Alberto Suripno yang juga wakil bupati Sarmi sebagai Ketua DPC Gerindra Sarmi yang baru. SK tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani, dan ditandatangani Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Akan tetapi terdapat beberapa kejanggalan dalam SK tersebut, karena tanda tangan Muzani dan tanda tangan Prabowo diragukan keasliannya.

“Harusnya DPP Gerindra dan DPD Gerindra Papua transparan mengenai hal ini. Akan tetapi menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepertinya ada kejanggalan tanda tangan dalam SK baru tersebut,” ujar Ketua DPC Gerindra Sarmi, Nico Dimo, seperti rilis yang diterima ROL.

Nico yang juga mantan pemain Persipura Jayapura ini menyesalkan adanya SK baru tersebut, pasalnya dirinya sama sekali tidak diajak berkomunikasi oleh Ketua DPD Gerindra Papua. Bahkan ia menangkap ada kesan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Ketua DPD Gerindra Papua.

“Kami di Sarmi, sebagai kader Gerindra sangat kecewa dengan adanya SK baru ini, padahal kami di sini sudah berjuang. Saya tidak mengerti dengan maksud DPP dan DPD Gerindra atas SK ini, padahal mereka sebelumnya selalu mengedepankan UU tahun 2001 tentang otonomi khusus menempatkan kearifan lokal. Artinya, UU ini sudah tidak relevan lagi. Kami selaku masyarakat Papua merasa harga diri kami sudah diinjak-injak,” imbuh Nico Dimo yang juga mantan asisten manajer timnas tersebut.

Nico menambahkan, ia ebenarnya bisa menerima SK tersebut, asalkan dengan cara elegan, dengan alasan yang masuk akal kenapa dirinya diganti. “Pendukung saya di Sarmi meminta saya untuk segera bertindak atas SK tersebut, kami sudah banyak mengalah. Sebagai putra Papua, apakah kami tidak bisa tampil memimpin Partai Gerindra di tanah kelahiran kami sendiri?” kata Nico menjelaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika