REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transparency International Indonesia (TII) bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat merilis hasil survei mengenai transparansi pendanaan partai politik (parpol). Dari sembilan partai di parlemen, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut sebagai partai yang paling tidak kooperatif dalam mengungkapkan pendanaan parpolnya.

Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid, angkat bicara. Menurutnya, jika TII menyelenggarakan survei terkait keterbukaan pendanaan, sebaiknya TII juga terbuka soal pendanaan mereka. 

"Penting bagi mereka untuk jadi contoh terbaik, bagaimana LSM itu membuka dananya? Dari mana dana mereka, bagaimana mempertanggung jawabkannya, dari mana sumbernya. Supaya fair," kata Hidayat saat ditemui di kantor KPU, Selasa (16/4).

Hidayat melanjutkan sebelum bertanya kepada orang lain, harusnya TII juga buka-bukaan kepada publik. Mengenai sistem pendanaan mereka selama ini. 

"Jangan anda bertanya pada orang lain, sementara Anda saja tidak transparan," ujar Hidayat.

Sementara itu, Sekjen PKS Taufik Ridho berkelit bahwa PKS dianggap tak transparan soal pendanaan. Ia menegaskan PKS telah menerapkan sistem yang sangat transparan terkait pendanaan parpol. 

"PKS adalah partai yang diaudit secara resmi oleh akuntan publik.  Jadi akuntan publik kan sudah representasi dari transparansi pengelolaan keuangan partai," kata Taufik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika