REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggunakan Istana Negara untuk membahas masalah internal Partai Demokrat terus bermunculan. SBY dianggap tidak bisa memilah antara posisinya sebagai ketua umum partai dan kepala negara. 

"Tidak etis urusan partai menggunakan fasilitas negara," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4).

Menurutnya, fasilitas negara seyogyanya diperuntukan bagi kepentingan rakyat, bukan kelompok politik tertentu seperti partai. Indra menyatakan kekeliruan SBY menggunakan Istana Negara merupakan konsekuensi atas rangkap jabatan yang dimiliki SBY sebagai kepala negara sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.

"Keraguan kita apakah SBY mampu profesional antara kapasitasnya sebagai presiden dengan Ketua Umum Partai Demokrat semakin nampak jawabanya," ujar Indra.

Melihat kondisi ini, Indra menyatakan PKS menolak adanya rangkap jabatan dalam diri seorang presiden. "Ketika presiden rangkap jabatan, maka saya sangat yakin dia tak akan fokus mengurus negara dan rakyat Indonesia," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika