REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra meminta Indonesia untuk tegas menolak dibukanya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Karena, hal itu dapat menciderai hubungan Indonesia dengan Inggris.

"Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Sabtu (4/5).

Menurut dia, sikap pemerintah Inggris ini jelas mencederai hubungan dengan Indonesia yang selama ini terjalin baik. "Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas," ujar dia.

Menurutnya, Inggris harusnya bersikap bijak karena punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Begitu pun terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. "Indonesia tak pernah ikut campur soal Inggris," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, Inggris memiliki jejak kolonialisme yang panjang di masa lalu. Sebuah studi menunjukkan 90 persen negara di dunia pernah dijajah Inggris. 

Demikian pula keterlibatan dalam invasi Irak 10 tahun lalu. "Jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain," kata dia.

Padahal, lanjutnya, Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua. Juga sejumlah konsesi tambang lain.

"Walau Presiden SBY menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti harus lembek. Ada saat di mana kita berkompromi, ada saat harus tegas," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun pembukaan kantor OPM di Oxford, merupakan sikap dualisme yang harus ditentang. Pemerintah tak boleh permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika