REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkeu Chatib Basri menegaskan tugas utama yang harus segera dikerjakan setelah dilantik adalah RAPBN Perubahan. Menurutnya, prosesnya akan segera dimulai bersama DPR. 

"Saya kira yang immediate adalah APBNP. Karena ini memang mulai besok saya akan langsung di parlemen," katanya, Selasa (21/5). 

Bersama DPR, lanjutnya, nanti akan dibicarakan mengenai angka dan sejumlah perubahan yang dilakukan pemerintah. Termasuk rencana pemerintah dalam kenaikan BBM dan dana kompensasinya. 

Diharapkan, proses pembahasan di DPR bisa berjalan baik dan tidak terlalu lama. Dengan begitu, kebijakan baru bisa diambil dan memberikan kepastian pada ekonomi makro dan investor Indonesia. 

"Yang paling penting bahwa akan ada anggaran yang lebih adil karena alokasinya digunakan masyarakat miskin," katanya. 

Menurutnya, dengan kenaikan BBM yang diajukan pemerintah, dipastikan akan terjadi inflasi. Pemerintah memperkirakan inflasi yang sekarang 4-5 persen dan akan naik sampai tujuh persen. Kenaikan tersebut hampir pasti terjadi di sektor pangan. 

"Saya percaya bahwa ada ruang untuk membuat dampaknya kurang dibandingkan yang kita perkirakan," katanya. 

Tak hanya soal inflasi, kenaikan BBM juga diperkirakan berpotensi menimbulkan kemiskinan baru. Karena itu, perlu ada kompensasi dengan besaran termaktub dalam RAPBNP. "Saya berharap semua pihak mendukung karena ini adalah langkah untuk mengubah struktur untuk subsidi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika