REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Jowo Widodo akan berkomunikasi dengan sejumlah rumah sakit yang sempat menyatakan mengundurkan diri sebagai penyedia layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia mengharapkan ada jalan tengah yang bisa ditempuh kedua pihak sehingga persoalan teknis di lapangan bisa diselesakan.
"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu-ganggu. Ngomong lah, diajak bicara tiap menit saja kita siap, tiap jam kita buka kok, itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaaan. Wong, dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok, ini rakyat sendiri ditinggal," kata dia saat ditemui di bandara Halim Perdanakusuma, Senin (27/5).
Salah satu persoalan yang mengganjal yakni terkait dengan tuntutan sejumlah RS untuk menaikan besaran premi dalam program KJS. Ia mengatakan masih menghitung besaran yang pas untuk program tersebut.
Ia mengatakan, premi yang saat ini ada sudah cukup tinggi untuk bisa memberikan pelayanan kepada pasien KJS di Jakarta. Saat ini, besaran premi adalah Rp 23 ribu.
"Nasional saja (premi dalam BPJS Kesehatan) Rp 15 ribu, kita sudah Rp 23 ribu kok, berarti sudah tinggi. Kalau ada persoalan-persoalan kan hanya teknis lapangan jasa medisnya, khususnya pada operasi tertentu, dikomunikasikan lah, tidak usah mundur," kata dia.