REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial menyatakan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 12 triliun. Besaran tersebut terdiri dari bantuan tunai Rp 150 ribu per rumah tangga sasaran (RTS) per bulan selama lima bulan bagi 15.530.897 RTS.

Pembayaran BLSM akan diberikan mulai Juli sebanyak tiga kali dan September sebanyak dua kali. Dari pagu itu, terdapat anggaran safe guarding Rp 361 miliar. Kemudian imbal jasa PT Pos Indonesia dua tahap (@Rp 9.000) sebesar Rp 279,556 miliar.

Lalu percetakan dan pengirim lembar sosialisasi program oleh PT Pos Indonesia Rp 70,463 miliar. Selain itu, terdapat operasional koordinasi Rp 10.980.174.310. 

Besaran tersebut terungkap dalam rapat dengar Kemensos dengan Komisi VIII terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap usulan APBNP 2013 pada program BLSM di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/6).

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Andi Zainal Abidin Dulung menjelaskan, sejak awal Mei mengadakan rapat dengan wapres Boediono terkait perlindungan sosial. Ini untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.

Awalnya, pemerintah tidak memperhitungkan BLSM sebagai kompensasi. Melainkan perluasan program bantuan sosial yang telah ada, seperti beras untuk masyarakat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH) dan bantuan siswa miskin (BSM).  

"Tapi ekonom menyarankan ada safety net untuk mengamankan masyarakat miskin dari shock," ujar Andi.  

Berdasarkan penelitian, lanjutnya, kenaikan harga BBM 2005 dan 2008 yang dikompensasi BLT mampu menjaga tingkat daya beli masyarakat miskin.  Terlebih, 65 persen dari belanja masyarakat miskin untuk bahan makanan.

Terkait jumlah peneriman BLSM, ujar dia, besarannya mengacu pada besaran penerima raskin.  Karena jumlahnya terbanyak dibandingkan PKH 2,4 juta RTS dan BSM 6,4 juta RTS.  

Dalam penyalurannya, akan digunakan kartu perlindungan sosial (KPS) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Kemensos mengupayakan agar jumlah penerima yang meleset tidak lebih dari dua persen. Sebab, akurasi 100 persen penyaluran tepat sasaran diakui Andi sulit diwujudkan. "Kita usahakan," kata Andi.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika