REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak disebut melakukan pembangkangan kepada koalisi setgab. Ketidakhadiran PKS dalam rapat setgab semata karena PKS tidak diundang menghadiri rapat yang dilangsungkan Selasa (11/6) malam tadi.

"PKS tidak membangkang. Kalau tidak diundang, berarti kan PKS tidak dikasih ruang. Kalau tidak dianggap lagi ya itu hak mereka," kata anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut anggota Komisi II DPR itu, diundang atau tidak merupakan hak setgab. Jika pun diundang, menurutnya ditujukan kepada fraksi, yang kemudian diubah jadi ketua partai. Sementara pimpinan PKS sedang berada di luar Jakarta.

"Presiden PKS sedang ada di Kendari. Karena PKS tidak punya pesawat jet, jadi gak bisa cepat.

Saat ini, lanjut Jazuli, PKS hanya menyuarakan sikap paling rasional. Harga BBM tidak tepat untuk dinaikkan saat ini. Hal itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Atas sikap penolakan, PKS juga menawarkan solusi. Seperti kebijakan energi.

Perbedaan sikap PKS itu, dikatakan Jazuli, jangan dimaknai kenakalan dan menantang. Apalagi dinilai PKS melakukan pencitraan. Lantaran pemasangans panduk penolakan di beberapa tempat oleh kader PKS.

"Jangan sampai membalik gitu dong, orang yang pakai jilbab mengecam PKS munafik juga gak sopan. PKS tidak pernah nantang untuk ditendang, dikeluarkan dari koalisi," jelas Jazuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika