REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar berkilah, slogan suara rakyat tidak serta merta bisa dikaitkan dengan dukungan atas kenaikan BBM bersubsidi. Karena, keputusan menaikan BBM sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Bukan fraksi di DPR. 

"Begitu pemerintah bilang naik, baru kami counter. Posisi Partai Golkar amankan rakyat saat pemerintah menaikkan harga BBM, itu sudah diinstruksikan Ketua Umum Golkar," ujar Wakil Sekjen Partai Golkar, Satya Widia Yudha, Jumat (15/6). 

Anggota Komisi VII DPR itu berdalih, secara ekonomis harga BBM memang harus disesuaikan dengan kenaikan harga minyak dunia. Agar anggaran pemerintah tidak bocor dan terus mengalami deviasi. 

Ini dilakukan sembari melakukan perbaikan di hulu dan hilir agar persoalan energi di Indonesia bisa diperbaiki. Sehingga dapat membenahi konversi energi dan meningkatkan penerimaan negara.

Lebih lanjut Satya mengungkapkan, kompensasi yang disiapkan pemerintah merupakan salah satu amanah undang-undang kepada pelaksana pemerintah. Rakyat wajib dilindungi dan dibantu atas kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan risiko bagi rakyat. 

"Makanya diberikan kompensasi lewat bantuan langsung agar masyarakat tidak kaget. Tetapi waktunya singkat, hanya 4-5 bulan saja," ujar dia.

Meski begitu, Satya mengakui, distribusi kompensasi atas kenaikan BBM memang harus betul-betul dikawal. Agar kekhawatiran banyak pihak tentang kemungkinan politisasi kompensasi BBM tidak terjadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika