REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak PKS yang tak sepaham dengan koalisi partai dalam dukungan untuk menaikkan BBM membuat partai ini  meminta agar ketiga kadernya di kabinet untuk dipecat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mengenai hal ini, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Heru Lelono, meminta agar PKS memperlakukan ketiga menteri dari partainya dengan kesatria.

"Keberadaan mereka di kabinet, karena diusulkan oleh partai yang bersangkutan. Kalau dikatakan hal tersebut tidak ada dalam sebuah perjanjian, rasanya memang tidak perlu. Karena, hal ini adalah masalah berpolitik dan etika. Mungkin PKS bisa lebih jelas dan kesatria memperlakukan ketiga menteri ini," katanya dalam pernyataan yang diterima ROL, Senin (17/6).

Dikatakannya, PKS lupa membaca pernyataan politisi partai tersebut, Hidayat Nur Wahid, yang intinya mempersilakan SBY apabila akan memecat tiga menteri dari PKS. Hal ini, kata dia, cukup membingungkan. Sebagai Presiden, SBY tidak pernah mempermasalahkan lagi dari mana dan partai apa seorang menteri berasal. Karena, setelah duduk di dalam kabinet, anggota kabinet tersebut hanya bekerja untuk rakyat, bukan untuk partainya.

"Jauh lebih beretika dan berpolitik benar, apabila ketiga menteri tersebut sudah tidak dianggap sejalan dengan garis partai, maka logikanya partai itu yang memecatnya dari keanggotaan partai," kata Heru.

Perkara mereka akan dipecat atau tidak dari kabinet, lanjutnya, itu urusan Presiden, tidak perlu diminta. Karena itu, dia semakin yakin bahwa penolakan penyesuaian harga BBM itu sudah dikotori oleh masalah yang berbau serba politik. "Akibatnya, hal yang lebih besar terabaikan. Ini memang pilihan kebijakan yang sulit dan tidak populer, namun menjadi semakin rumit kalau rasionalitas cara berpikir semakin ditinggalkan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika