REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas optimistis jumlah dan presentase penduduk miskin dapat terus diturunkan hingga delapan sampai 10 persen. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. "Pemerintah punya target kemiskinan akan diturunkan menjadi lebih rendah dari sekarang," ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo, Selasa (2/7).
Berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan 2004 sampai Maret 2013, data BPS menunjukkan jumlah dan presentase penduduk miskin mulai 2006 sampai saat ini mengalami penurunan. Secara berturut-turut besarannya adalah jumlah penduduk miskin 2006 39,3 juta orang (17,75 persen), 2007 37,17 juta orang (16,58 persen), 2008 34,96 juta orang (15,42 persen), 2009 32,53 juta orang (14,15 persen), 2010 31,02 juta orang (13,33 persen), Maret 2011 30,02 juta orang (12,49 persen) dan September 2011 29,89 juta orang (12,36 persen).
Kemarin, BPS melansir jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia Maret 2013 mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen). Angka itu berkurang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen). Sementara pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin tercatat 29,13 juta orang (11,96 persen).
Untuk 2013, pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin berada di kisaran 9,5 persen sampai 10,5 persen. Khusus untuk tahun ini, ujar Bambang, terdapat tantangan yang harus dihadapi pemerintah pascakenaikan harga BBM. Bambang mengatakan dalam jangka waktu pendek, pemerintah akan melakukan langkah-langkah konkret agar program-program kompensasi yang ada dapat dirasakan oleh masyarakat miskin.
Konkretnya adalah memastikan program bantuan siswa miskin (BSM), program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan beras untuk masyarakat miskin (raskin) tepat sasaran. "Kalau ini bisa, kemudian ada program infrastruktur desa yang menyerap tenaga kerja plus beberapa program lain dan gerak ekonomi secara keseluruhan, maka tahun ini coba capai target," ujar Bambang.
Dalam APBN-P 2013, anggaran kompensasi kenaikan harga BBM bagi 15,5 juta RTS tercatat Rp 29,05 triliun. Rinciannya adalah Rp 7,5 triliun untuk BSM, Rp 700 miliar untuk PKH, BLSM Rp 9,3 triliun, raskin Rp 4,3 triliun dan pembangunan infrastruktur dasar Rp 7,25 triliun.
Sedangkan untuk tahun depan, Bambang menyebut penajaman terhadap program-program yang telah ada akan dilakukan. Dengan demikian diharapkan sasaran kemiskinan dan jumlah serta presentase penduduk miskin dapat diturunkan dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika