REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kekuatan dunia pada Kamis menyeru Mesir kembali ke demokrasi setelah tentara menggulingkan Presiden Mohamed Moursi, tapi banyak yang bersikap pragmatis dan tak mengutuk penggulingan pemimpin Islami itu.

Barat meniti tali tegang antara keprihatinan pada keadaan itu dengan kebutuhan mengakui kemarahan rakyat, yang menyebabkan unjuk rasa besar terhadap Mursi, sementara Suriah dan beberapa negara lain Arab bergembira atas kejatuhannya.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan banyak pemimpin menjauh dari menyebut peristiwa itu kudeta, sementara mendesak cepat kembali ke pemerintahan warga terpilih di Mesir, sekutu penting adidaya tersebut, yang menerima 1,3 miliar dolar (13 triliun rupiah) dalam bantuan tahunan ketentaraan Amerika Serikat.

"Kami percaya bahwa pada akhirnya, masa depan Mesir hanya dapat ditentukan oleh rakyat Mesir," kata Obama dalam pernyataan sesudah pembicaraan darurat dengan pembantu utamanya.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon mendesak Mesir kembali ke pemerintahan warga, dengan menyatakan itu harus sesegera mungkin.

Eropa terpecah tentang cara menanggapi kepergian presiden kedua Mesir dalam waktu dua tahun itu dan kemelut lain di sisi lain laut Tengah.

Inggris, bekas penjajah Mesir, menyatakan siap bekerja dengan penguasa sementara negara itu, meskipun tidak setuju dengan keterlibatan tentara di alur demokrasi.

"Kami tidak mendukung campur tangan tentara, tapi akan bekerja dengan orang berwenang di Mesir. Itulah kenyataan kebijakan luar negeri," kata Menteri Luar Negeri William Hague. Hague menyatakan telah berbicara dengan rekan Mesir-nya pada Kamis, yang berjanji akan segera ada pemilihan presiden.

Tapi, Jerman mengambil garis lebih kuat dengan Menteri Luar Negeri Guido Westerwelle menggambarkan pemecatan Moursi sebagai kemunduran besar demokrasi Mesir dan menyerukan pembicaraan dan kompromi

Ikuti Whatsapp Channel Republika