REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putri Presiden pertama RI Soekarno, Rahmawati Soekarnoputri menilai, UUD Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan UUD saat seperti awal dibentuknya.

Setelah 65 tahun Indonesia merdeka, founding father telah menetapkan empat pilar UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.

Namun ditengah-tengah perjalanan justru menemui hambatan. Rahmawati mengungkapkan, UUD telah mengalami perubahan Konstitusi, bukan sekedar amandemen.

''Sebab semua isi merubah substansi yang asli dan sangat mendasar,'' kata dia saat bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).

Kalau melihat perjalanan sejarah, dia menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang berubah dari UUD. Ketiga hal tersebut adalah masalah konstitusi yang menjadi sangat liberal dan kapitalistis.

Musibah kedua adalah berkaitan dengan produk amandemen yaitu korupsi yang sudah sangat besar. ''Ketiga, Konstitusi harus dikembalikan pada aslinya,'' ujar dia.

Pilkada adalah contoh dari produk konstitusi liberal. Namun, apabila MPR kembali, jangan melalui amandemen kelima, karena itu terowongan agar Indonesia menjadi liberalis.

Mantan Panglima TNI Djoko Santoso menyatakan, 'Gerakan Selamatkan Indonesia' mencoba memperjuangkan keselamatan Indonesia, yang menjadi perang berlarut dan tidak pernah berakhir. 

Oleh karena itu, dalam menanggapi situasi ini, perlu ada konsolidasi nasional, agar bangsa tidak terkotak-kotak. ''Apakah itu Parpol, agama maupun rezim kekuasaan. Dengan begitu semua masalah bisa kita hadapi,'' jelasnya.