REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan, hilangnya GBHN, menyebabkan arah pembangunan selalu berubah setiap kali berganti pemerintahan. Akibatnya capaian pembangunan nasional menjadi lamban.

Bahkan, banyak proyek pembangunan cenderung mangkrak dan tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Ada juga program pembangunan yang sudah berjalan ditinggalkan, karena pemerintahan yang baru tidak memiliki rencana pembangunan seperti penguasa sebelumnya.

Imbasnya, kata dia, daerah yang maju semakin maju. Kesejahteraan rakyatnya semakin meningkat jauh meninggalkan daerah terbelakang. Sementara daerah yang miskin makin sulit menyusul saudara mereka yang hidup di daerah maju.

Sehingga, disparitas daerah yang kaya dan kawasan yang sangat miskin semakin lebar. Pulau Jawa, Bali dan Sumatera mampu mengenyam kesejahteraan yang lebih baik. Sementara Papua, Maluku dan NTT masih terus dikungkung oleh kemiskinan dan kebodohan.

"Di Papua semen dijual sampai Rp 1 juta, sedangkan di Jakarta harga semen persak hanya Rp 70 ribu. Perbedaan itu terjadi karena tingginya perbedaan biaya transportasi antara Jawa dan Papua," kata Oso, usai membuka sosialisasi Empat Pilar dengan Metode Bela Negara, di Tangerang, Banten, Jumat (19/2).

Karena itu, Oso meminta rencana pemerintah membangun Tol Laut harus disegerakan. Seluruh komponen bangsa juga harus mendukung, agar rencana tersebut segera terealisasi.

"Kalau tidak, dikhawatirkan Papua dan provinsi Indonesia timur lainnya akan semakin tertinggal daerah daearah-daerah yang sudah maju," ujarnya.