REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh jajaran kementerian untuk memastikan tidak ada politisasi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2014.

"APBN bisa saja bisa mengalami perubahan sebelum jadi APBN definitif. tapi pembahasan tersebut harus tetap dalam koridor menghadirkan APBN yang tepat sesuai prioritas dan agenda yang telah ditetapkan agenda pembangunan dan pemerintahan. Jangan sampai ada godaan perubahan APBN karena ada faktor politik," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden Jakarta, Selasa(16/7).

Presiden mengatakan seluruh jajaran kementerian dan pemerintah saat pembahasan bersama DPD RI dan DPR RI diminta tetap dalam koridor pembahasan yang ada. "Kita harus kokoh disitu, sebab kalau segala sesuau dikaitkan dengan pemilu apalagi dikaitkan simpati rakyat APBN bisa keliru, kalau keliru dampaknya akan ke semua," ujarnya.

Presiden mengatakan APBN 2014 merupakan APBN terakhir dalam masa tugas kabinet Indonesia Bersatu II sekaligus penutup bagi program jangka menengah nasional. "APBN 2014 penting, disamping APBN terakhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan membulatkan dan menuntaskan pelaksanaan rencana pembangunan nasional lima tahunan, juga diselenggarakan dalam lingkungan politik yang khas yaitu tahun pemilihan umum," paparnya.

Presiden meminta agar penyusunan, pembahasan dilakukan dalam kerangka pikir sistemik dan melihat dari seluruh aspek yang ada, sehingga APBN yang dihasilkan optimal. Rapat kabinet terbatas yang membahas postur APBN 2014 tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, para Menteri Koordinator, menteri terkait dan sejumlah pejabat lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika