REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan konsultan properti Jones Lang Lasalle menilai, kenaikan loan to value (LTV) dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) tidak memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan properti. Pasalnya, permintaan properti masih tinggi.
Hanya, dia menilai, langkah BI ini dinilai akan memperlambat gelembung dan aksi spekulasi properti di Indonesia."Tujuan BI untuk kurangi spekulasi sudah betul. Namun kalau permintaan, itu masalah yang berbeda," kata Kepala Riset Jones Lang Lasalle Anton Sitorus dalam media briefing di Jakarta, Rabu (17/7).
Permintaan residensial, ujarnya, masih sangat tinggi. Apalagi dengan dukungan dari kenaikan daya beli masyarakat. Menurutnya,i perkembangan kredit properti di Indonesia masih memiilki potensi yang besar. Pasalnya, rasio kredit properti terhadap total kredit nasional dan produk domestik bruto (PDB) masih sangat kecil.
Bila dibandingkan dengan total kredit nasional, kredit properti per akhir 2012 baru 13,6 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan total PDB, rasionya lebih kecil lagi, yaitu 4,5 persen.
Rasio di Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Malaysia, misalnya, rasio kredit properti dibandingkan PDB mencapai 31 persen. Di Singapura, bahkan sudah 36 persen. "Jadi kekhawatiran terhadap bubble masih jauh," kata Anton.
Untuk kondominium, Anton menilai akan terjadi perlabatan 15-20 persen dari pertumbuhan yang ada dalam beberapa tahun terakhir. Namun kebijakan BI tidak akan mengurangi permintaannya. Jones Lang mencatat sepanjang semester pertama, penjualan kondominium di pasar primer mencapai 4.280 unit.
Tingginya penjualan tidak terlepas dari permintaan akan hunian vertikal dalam kota tersebut. Rendahnya suku bunga bank juga memudahkan orang dalam menginvestasikan dananya ke properti tersebut.
Kepala Resedential Jones Lang Luke Rowe menilai jumlah peluncuran proyek kondominium baru di sepanjang triwulan kedua tetap tinggi, yaitu lebih dari 4.000 unit.
Diperkirakan pertumbuhan ini masih akan tetap tinggi hingga akhir tahun ini. "Kemungkinan melambat jelang periode pemilihan umum presiden," ujar Luke.
Ikuti Whatsapp Channel Republika