REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengatakan, pemerintah tidak punya kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap komoditas daging.

Penyebabnya, pemerintah tidak menguasai pasokan. Kondisi ini berbeda dengan komoditas beras, dimana pemerintah punya pasokan meskipun dititipkan kepada Bulog.

"Pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa pemerintah tidak berwibawa, tidak punya kemampuan intervensi, hanya bisa mengimbau," ujar Wamentan saat berbuka puasa, kemarin, Selasa (17/7). 

Imbauan saja, menurutnya, tidak ampuh untuk menurunkan harga daging. Kenyataannya, masih banyak pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Untuk itu perlu strategi jitu agar puasa tahun-tahun mendatang kondisi yang sama tidak terulang. 

Pemerintah menurutnya harus punya instrumen untuk menjamin adanya pasokan. Caranya bisa dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk masing-masing kegiatan.

Pemerintah bisa menggunakan cara ini apabila dapat memberikan hasil yang efektif. "Apakah benar harus seperti itu, memberdayakan BUMN yang ada. Nanti ada yang ditugasi permanen impor daging, lalu ada yang yang ditugasi menggemukkan sapi," katanya. 

Untuk operasi pasar sekalipun, kegiatan ini bisa dilakukan apabila pemerintah memnag punya pasokan. Saat ini pasokan pemerintah terbatas hanya komoditas beras.

Pemerintah tidak punya pasokan daging, telur, bawang merah atau minyak tanah yang kini harganya tinggi. "Di Indonesia ini, yang bisa pure dikendalikan harganya hanya beras," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika