REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah transisi Mesir mulai bekerja untuk mengamandemen konstitusi. Langkah pertama ini dianggap penting, selain untuk merevisi konstitusi rezim Mursi, juga membuka jalan untuk pemilihan presiden Mesir yang baru.

Presiden sementara Adly Mansour, dikutip dari BBC, menunjuk komite juri yang berjumlah 10 orang. Panel pertama, sesuai dengan dekrit Mansour terdiri dari empat profesor universitas dan enam hakim. Sementara dalam Komite kedua, salah satu dari lima anggotanya akan diisi oleh anak-anak muda yang terlibat dalam gerakan revolusi Mesir dan unsur perempuan.

Para juri ini, tetap berdasarkan keinginan militer, memiliki waktu 30 hari untuk membuat rancangan perubahan konstitusi. Di dalamnya juga akan membahas aturan pemilihan umum parlemen dan selanjutnya pemilihan presiden yang baru.

Sedangkan Gerakan Ikhwanul Muslimin sampai saat ini tak menunjukkan tanda-tanda mendukung rencana amandemen konstitusi. Mereka tetap berpegang teguh untuk meminta militer membebaskan dan mengembalikan kekuasaan Presiden terguling Muhammad Mursi.

Ahad kemarin, ribuan pendukung Mursi, yang juga terdiri dari perempuan dan anak-anak berdemonstrasi untuk meminta pertanggung jawaban militer. Mereka yakin, militer berada di balik penyerangan bersenjata demonstran Mursi di Delta City, Mansoura. Penyerangan orang bersenjata kepada pendukung Mursi ini menyebabkan tiga perempuan tewas. ''Kenapa Sissi, kenapa kau membunuh saudari kami,'' teriak demonstran, ahad (21/7) dikutip dari Al Jazeera.

Tampaknya selain Arab Saudi dan Kuwait, Yordania menjadi salah satu negara yang mendukung pemerintah sementara Mesir. Bank Sentral Mesir mengakui, ahad kemarin bahwa mereka telah menerima paket bantuan dana sebesar 2 miliar dolar AS (Rp 20,1 triliun) dari rencana 12 miliar dolar AS dari negara-negara Teluk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika