Sebelumnya diwartakan, sejumlah anggota Brimob Polda Jateng menyerang Markas Direktorat Sabhara wilayah setempat, Kamis dini hari, diduga akibat kesalahpahaman yang berawal dari isi pesan seluler.

Ia menjelaskan polisi merupakan perwujudan "civil society" (masyarakat sipil) yang diberi kewenangan melaksanakan tugasnya dengan "upaya paksa" dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi, kata dia, sebenarnya dibentuk dalam suatu kondisi masyarakat yang beradab untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang ada dan boleh menggunakan kekerasan, tetapi tetap ada aturan mainnya.

"Kalau sampai bentrok seperti ini, padahal dengan sesama kawannya, lalu bagaimana? Ini membuktikan kurangnya pengendalian diri dan kontrol, termasuk pengendalian dari pimpinannya," katanya.

Menurut dia, bentrokan Brimob-Sabhara tersebut harus dijadikan preseden bagi Polri dengan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam insiden tersebut agar kejadian semacam itu tak terulang kembali.

Argumen yang disampaikan bahwa oknum anggota polisi yang terlibat dalam bentrokan itu adalah "anak kemarin sore" atau mereka yang baru saja ditugaskan, kata dia, juga tidak dapat dijadikan pembenaran.

"Apapun alasannya, penyerangan oknum anggota Brimob ke Markas Sabhara itu tidak dapat dibenarkan. Meski polisi baru, mereka kan bukan orang awan yang tidak tahu aturan main dalam kepolisian," katanya.

Karena itu, ia meminta Polri memberikan sanksi tegas kepada oknum anggotanya yang terlibat dalam bentrokan itu agar insiden yang menunjukkan arogansi itu tidak berulang di waktu yang akan datang.

"Proses perekrutan juga harus dibenahi. Aspek mentalnya calon anggota polisi harus benar-benar diperhatikan, kemudian proses pendidikannya diperhatikan, dan dilakukan pembinaan terus menerus," kata Budi.