REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y. Tohari mengatakan, Idul Fitri harus menjadi momentum daur ulang kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai fitrah.
Menurutnya, Idul Fitri memiliki makna kembali pada keaslian yang suci atau proses daur ulang. "Idul Fitri itu sebuah daur ulang atau recycling," kata Hajriyanto kepada Republika, Ahad (11/8).
Hajriyanto menyatakan, ibadah puasa dan ibadah yang dilakukan umat Islam selamat bulan Ramadhan mesti dapat mendaur-ulang diri seseorang kembali kepada kesucian yang asli.
Dalam konteks lebih besar, yakni kehidupan berbangsa dan bernegara ibadah puasa dan Idul Fitri juga mesti bisa mengembalikan Indonesia kepada fitrahnya. "Bisakah Republik Indonesia yang sudah berusia 68 tahun ini kita daur ulang sehingga kembali kepada fitrahnya?" ujar Hajriyanto.
Wakil Ketua MPR ini mengatakan, saat ini Indonesia telah menjadi negara kotor lantaran perilaku korup para elit pejabat sejak rezim terdahulu hingga sekarang. Akibat dari perilaku korup yang masif, Indonesia di usia yang ke-68 tahun ini berada dalam situasi serba darurat.
"Darurat infrastruktur, darurat transportasi masal, darurat pangan sehingga segala jenis bahan makanan harus import, dan darurat etika, dan moral," katanya.
Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, ujarnya, tidak memiliki pilihan lain selain membawa kembali Indonesia ke fitrahnya. Hajriyanto menyatakan jati diri Indonesia harus di kembalikan ke desain awal kehidupan berbangsa sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945.
"Indonesia harus didaur-ulang, di-recyling, dikembalikan ke fitrahnya: kepada kesucian keindonesiaan yang asli, dan keaslian keindonesian yang suci," ujarnya.
Hajriyanto berharap semangat kesucian Idul Fitri bisa berdampak pada perayaan HUT ke 68 tahun Indonesia. Menurutnya peringatan kemerdekaan harus diliputi dan dipenuhi dengan semangat kembali kepada keaslian, kebersihan, dan kesucian.
"Sebab, Indonesia sudah terlalu kotor dengan korupsi, penyelewengan hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai tempat dan lini kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sebuah gerakan korupsi yang sangat sistematis dan nyaris sempurna!," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika