REPUBLIKA.CO.ID, TUBAN -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengajak warga Nahdliyin melawan ketidakadilan, terutama dalam proses pemilihan seorang pemimpin umat.

"Menurut Nabi Muhammad, hancurnya bangsa dan negara di masa lalu karena ketidakadilan. Tandanya, kalau ada orang besar bersalah tidak dihukum, tapi kalau ada orang kecil bersalah langsung dihukum," kata Mahfud dalam acara halal bihalal warga NU Tuban di Gedung Tridharma, Kamis (15/8).

Mahfud yang pakar di bidang hukum tata negara mengulik perlunya para Nahdliyin menapak jalan jihad tadi karena faktor sejarah. Indonesia, sebutnya, mendirikan NU dengan perjuangan ijtihad pemikiran dan nyawa. Hingga kini dalam perkembangannya, NU mempunyai sayap politik resmi melalui Partai Kebangkitan Bangsa. 

Tak pelak, Mahfud berharap, warga Nahdliyin memahami runutan sejarah tersebut dengan memilih individu yang tepat mewakili aspirasinya.

"Pilihlah yang benar, seseorang yang tidak punya beban sejarah, tidak ada beban hukum, tidak cacat hukum," sebut Mahfud.

Sebagai basis terbesar NU, pemimpin Jawa Timur menjadi perhatian utama Mahfud. Dia meminta warga Nahdliyin melihat referensi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang disodorkan PKB, yakni Khofifah Indar Parawansa serta Herman Suryadiredja. 

"Catatan politiknya sangat bersih ketika jadi anggota DPR dan menjadi menteri. Sikapnya pun terhadap NU sangat jelas. Kalau mau cari pahala besar memilih itu yang benar dan insyaallah Khofifah dan herman adalah calon yang amanah," ulas Mahfud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika