REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat Selasa mengecam penangkapan pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin Mohammad Badie di Mesir.
Gedung Putih mengatakan penangkapan itu bertolak belakang dengan komentar-komentar militer untuk mendorong suatu proses politik inklusif.
"Tentunya ini satu tindakan yang bertolak belakang dengan sistem hukum yang tersekat dari politik," kata dia.
Badie, yang ditangkap Selasa pagi, akan ditahan selama 15 hari atas tuduhan telah menyulut pembunuhan para pengunjuk rasa, televisi negara Mesir melaporkan.
Dari Kairo wartawan Antara melaporkan penangkapan pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin itu membuat krisis keamanan di Negeri Piramida ini semakin tidak menentu dan mendorong warga Mesir untuk memborong kebutuhan pokok (sembako).
"Saya harus membeli banyak barang kebutuhan pokok, karena perang saudara sudah di depan mata," kata Rasha Metwally, wanita setengah baya kepada Antara di pasar tradisional Rabiah Adawiyah, Kairo Timur, Selasa (20/8).
Anggapan senada diutarakan Nadia Abbas, seorang mahasiswi Universitas Al Azhar di Supermarket Sharif.
"Saya dan ibu terpaksa memborong barang. Saya sangat khawatir, penangkapan Muryid Ikhwanul itu bisa memicu konflik lebih berdarah-darah," tutur Nadia berapi-api.
Shaaban Abbas, seorang pelayan Supermarket Sharif mengakui beberapa hari terakhir para pelanggannya membeli berbagai kebutuhan pokok sehingga jualannya cepat habis diborong.
Ketika ditanya apakah barang-barang kebutuhan pokok tersedia, Abbas menjawab, "Bahan-bahan kebutuhan pokok melimpah, cuma harganya meroket".
Banyak kalangan mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya perang saudara seperti di Suriah setelah penangkapan hampir semua petinggi Ikhwanul Mulsimin, organisasi sosial yang pernah berkuasa di Mesir, namun kini menjadi musuh bebuyutan pemerintah sementara.
Badie ditangkap di rumahnya di Madinat Nasser, Kairo Timur, setelah hampir sebulan dinyatakan sebagai buronan.
Kejaksaan Agung bulan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Badie atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan demonstran di depan Markas Besar Ikhwanul Muslimin di Distrik Mokattam, Kairo Selatan, menjelang Presiden Mohammad Moursi dilengserkan 3 Juli lalu.
Gedung Markas Besar Ikhwanul Muslimin itu ludes dibakar massa demonstran pendukung Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Abdel Fatah al-Sisi.
Aksi penyerangan dan pembakaran gedung itu diduga kuat didalangi oleh aparat polisi dan tentara.Sebelum dibakar, semua barang inventaris kator pusat Ikhwanul Muslimin dijarah massa, mulai dari komputer hingga daun pintu.
Sedikitnya 12 orang tewas akibat bentrokan itu, dan para petinggi Ikhwanul Muslimin dituduh sebagai orang yang bertanggang jawab atas kematian tersebut.
Sebelumnya, sejumlah petinggi Ikhwanul Muslimin telah ditangkap seperti mantan Mursyid, Mohamed Mahdi Akef, Wakil Mursyid Khairat Al Shater, dan Saad Katatni, mantan ketua parlemen dan Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan -- sayap politik Ikhwanul Muslimin.
Sementara itu, bentrokan berdarah antara pendukung Moursi dan aparat keamanan dari tentara dan polisi terus berkobar, yang dalam sepekan terakhir menewaskan sedikitnya 853 orang, menurut data resmi Kementerian Kesehatan, dan belasan ribu cedera di Kairo dan berbagai provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika