REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pejabat tertinggi pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi dinilai sangat kurang perhatiannya terhadap kesehatan dan kemiskinan.
Hal itu terungkap dari hasil survei Indonesia Governance Index (IGI) yang menunjukkan bahwa pejabat terpilih di 33 provinsi di seluruh Indonesia ternyata hanya memberikan sedikit perhatiannya di bidang kesehatan dan peningkatan kemiskinan.
Belanja terbanyak dalam bidang kesehatan dilakukan provinsi Bangka Belitung dan itupun hanya sekitar Rp 170 ribu per orang setiap tahun dan yang paling rendah investasi kesehatannya ironisnya ditemukan di provinsi yang kinerja keseluruhannya paling baik yakni DI Yogyakarta yang hanya mengalokasikan Rp.5.807 per kapita tiap tahunnya.
"Angka-angka untuk pengentasan kemiskinan yang paling tinggi ditemukan di Bali dan jumlahnya kurang dari Rp 366 ribu per orang miskin setahun. Yang paling rendah ada di Nusa Tenggara Timur dengan Rp 20.900 per orang miskin setahun," papar Abdul Malik Gismar, penasihat senior IGI dalam acara peluncuran nasional hasil indeks tata kelola pemerintahan Indonesia di Jakarta, Senin (2/9).
Menurut Abdul, IGI menelaah kinerja 33 pemerintahan provinsi dan bagaimana mereka memutuskan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan masyarakat.
Indeks yang dibuat oleh Kemitraan ini membuat penilaian dengan mengukur empat arena tata kelola pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif,birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomis. Tiap provinsi diberi angka satu hingga 10. Satu untuk paling rendah, dan 10 untuk yang terbaik.
Lebih lanjut Abdul Malik menyatakan bahwa, peneliti IGI menemukan rata-rata di 33 provinsi hanya ada 74,6 persen ibu melahirkan dibantu dengan petugas medis. Angka terendah ada di Sumatera Barat dengan 42.81 persen sedangkan perolehan tertinggi diraih DI Yogyakarta.
Dari temuan penting lain yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, terdapat fakta bahwa 16 provinsi tidak memiliki unit untuk menampung keluhan warga tentang pelayanan untuk mengurangi kemiskinan.
"Ini memicu pertanyaan apakah pemerintah provinsi sebenarnya memiliki mekanisme untuk mencari tahu dan memastikan apakah program-program awal yang dicanangkan benar-benar menjangkau masyarakat miskin sesuai target," tanya Abdul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika