REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan, Firmanzah menilai, tidaklah berlebihan jika World Economy Forum (WEF) telah menaikan peringkat daya saing Indonesia. Sebab, di tengah gejolak keuangan dunia yang terjadi akhir-akhir ini tidak menyurutkan investasi di Indonesia.
Sebagai contoh, misalnya, BKPM mencatat realisasi investasi semester I-2013 meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Firmanzah, investor domestik pun perlahan mampu bersaing dan mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Selain itu juga, investasi di luar pulau Jawa juga terus menagalami peningkatan. Investasi di sektor riil dan infrastruktur pada akhirnya dapat menjaga momentum penciptaan lapangan kerja (Job-Creation) dan keamanan-pekerjaan (Job-Security) di Indonesia.
“Tidak berlebihan bila World Economy Forum (WEF) pada Rabu (4/9) lalu, menaikkan secara tajam peringkat daya saing Indonesia menjadi 38 dari peringkat 50 tahun lalu. Kenaikan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kenaikan peringkat tertinggi untuk daya saingnya, dan mengungguli empat dari lima negara BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan,” katanya, Senin (9/9).
WEF mengidentifikasi 10 dari 12 ukuran penilaian daya saing Indonesia mendapatkan hasil yang meningkat dan membaik. WEF menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia terus membaik seperti peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, pelabuhan, pembangkit listrik, dan fasilitas lain.
Selain itu, WEF menilai kondisi makro ekonomi Indonesia terjaga dengan baik dengan pertumbuhan positif dan stabil. WEF juga mengapresiasi pembangunan Iptek di Indonesia di samping keberhasilan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. WEF menobatkan Indonesia sebagai negara dengan lompatan tinggi. Prestasi ini akan membantu Indonesia mempertahankan momentum pertumbuhan yang impresif.
Dengan kenaikan produk domestik bruto 5,2 persen setiap tahun, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam 10 dari 12 pilar indeks penilaian. Namun Indonesia dianggap lemah dalam menangani suap di sektor pelayanan publik, menjamin keamanan, serta menyediakan fasilitas kesehatan. Peringkat kepuasan terhadap efisiensi birokrasi Indonesia menempati peringkat 45.
