REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin meminta pemerintah segera meredam konflik berbau SARA di Puger, Jember dengan mengedepankan dialog. Hal itu disampaikan Din Syamsuddin usai menerima kunjungan para mantan diplomat Inggris yang tergabung dalam ‘The Anglo-Indonesian Society’ di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

“Kita menyayangkan konflik yang menyeret SARA, antara Sunni-Syiah ini terjadi lagi di Jawa Timur setelah Sampang beberapa waktu yang lalu,” ujarnya, Jumat (13/9). Menurut Din, pemerintah harus segera mendorong dialog untuk meredam konflik ini agar tidak berkelanjutan dan menjadi bola liar di mata internasional.

Dialog yang dilakukan ini, terang dia, juga bukan mengarah kepada pemaksaan penerimaan keyakinan satu ke yang lain. Tapi lebih pada kesepakatan bersama menjaga sikap toleransi atas keyakinan masing-masing. Karena bagaimanapun, terang dia, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. “Biarlah bagimu keyakinanmu dan bagiku keyakinanku, dan tidak sama-sama mengganggu,” katanya.

Ini hanya bisa diatasi oleh tiga pihak, pertama para Ulama yang tetap memegang kearifan dan kebijaksanaan, jangan malah menjadi faktor pemicu konflik. Kedua adalah peran pemerintah, sebagai pemegang aturan dan kebijakan, dan ketiga adalah kedua pihak yang tetap menjaga sikap agar tidak mudah terpancing dan memancing munculnya konflik. “Sunni harus jaga diri, tapi mereka yang Syiah juga tahu diri. Jangan memancing munculnya masalah,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika