REPUBLIKA.CO.ID, BATAM--Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai pemerintah lamban menjalankan empat paket penyelamatan ekonomi hingga nilai tukar rupiah makin melemah.
Harry mengatakan kepada Antara di Batam, Jumat (27/9) bukti lambannya pemerintah adalah belum ditandatanganinya Peraturan Pemerintah tentang kenaikan tarif 150 persen impor untuk kendaraan mewah yang masuk dalam kategori PPnBM.
Padahal, kata dia, kenaikan tarif itu sudah disetujui Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Selain itu pengurangan pajak ekspor sebesar 30 persen juga belum dirasakan manfaatnya oleh pengusaha. Padahal, menurut Harry, pengurangan pajak ekspor mampu memperkuat industri dalam negeri hingga memperkuat nilai rupiah.
"Ketika ditanya pada para pengusaha mereka juga tidak atau belum tahu bagaimana caranya," kata dia.
Pemerintah juga dinilai belum mempersingkat birokrasi pengurusan izin investasi yang dinilai terlalu panjang.
"Begitu juga tentang pengurusan perizinan yang bertele-tele, belum ada kejelasannya, apalagi soal pengurangan impor migas," kata dia. Keterlambatan itu, kata Harry, akan terus menekan 'current account'. yang memperlemah nilai tukar rupiah dan akhirnya rupiah benar-benar melemah.
Menurut Harry, pola kebijakan yang lambat akan membebani pemerintah sekarang dan yang akan datang. "Siapa pun pemerintah yang terpilih nanti akan ikut terbebani," kata dia menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika