REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab, Lakhdar Brahimi, pada Jumat mengatakan konferensi perdamaian yang diajukan untuk mengakhiri perang saudara di Suriah, "Jenewa II", tidak bisa diselenggarakan jika oposisi Suriah tidak hadir.
"Kalau pihak oposisi tidak berpartisipasi, tidak akan ada konferensi Jenewa," kata Brahimi di Damaskus. Ia mengatakan hal itu sebelum kembali ke Beirut --sebagai bagian dari perjalanannya di kawasan untuk menggalang dukungan bagi terlaksananya konferensi perdamaian yang digagas bersama oleh Amerika Serikat dan Rusia.
"Kehadiran pihak oposisi sangat mendasar, perlu dan penting," kata diplomat veteran asal Aljazair itu. Ia menambahkan, konferensi yang diajukan itu bertujuan "untuk membantu rakyat Suriah dan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka".
Brahimi, yang telah melakukan pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada hari Rabu (30/10) mengatakan "pemerintah Suriah telah setuju untuk berpartisipasi di Jenewa".
"Pihak oposisi, apakah Koalisi Nasional ataupun lainnya, sedang mencari jalan untuk dapat terwakili," katanya, merujuk pada blok oposisi utama. Brahimi juga mengatakan ia berharap konferensi itu dapat diselenggarakan "dalam minggu-minggu mendatang," bukan tahun depan.
"Saya akan kembali ke Jenewa pada Selasa. Di sana saya akan melakukan pertemuan dengan delegasi-delegasi Rusia dan AS.
Para wakil dari negara-negara lainnya juga kemungkinan akan bergabung, dalam upaya untuk mempersiapkan konferensi ini dan untuk menyepakati tanggal yang pasti. Tanggal akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang."
Upaya baru mewujudkan berlangsungnya perundingan perdamaian itu ditujukan untuk menyelesaikan konflik di Suriah yang telah berjalan selama dua setengah tahun. Langkah ini dicapai setelah AS-Rusia sepakat dalam melucuti persenjataan kimia Suriah.
Hanya saja ada indikasi kuat kegagalan pembicaraan. Koalisi Nasional mengatakan pihaknya tidak akan mengambil bagian dalam konferensi perdamaian Jenewa jika tidak ada opsi bahwa Assad harus mundur. Tuntutan seperti itu telah ditolak oleh pemerintahan Assad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika