REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk menyediakan rumah layak bagi warga Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, akan menata 26 kampung tahun ini.

Kepala seksi Perencanaan Perumahan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Rommel Pasaribu, mengatakan penataan permukiman ini dilakukan karena banyaknya rumah kumuh yang mendominasi Kota Jakarta.

"Kita launching di Petogokan pada 13 Oktober lalu, direncanakan program ini akan selesai dalam 1,5 bulan," jelasnya dalam diskusi permukiman layak di Jakarta, Kamis (7/11).

Rencananya, penataan tersebut akan dilakukan di 10 lokasi di Jakarta Pusat, enam lokasi di Jakarta Utara, tiga lokasi di Jakarta Barat, empat lokasi di Jakarta Timur, dan tiga lainnya di Jakarta Selatan.

Rommel menambahkan, penataan perkampungan tersebut dilakukan dengan anggaran Rp 54 juta per rumah. Ia juga mengatakan, 70 RW lainnya juga akan ditata pada tahun depan.

Penataan permukiman ini dilakukan lantaran terdapat 49,47 persen permukiman di Jakarta. "Luas Jakarta 662 km persegi dengan 9,6 juta jiwa. Sedangkan 49,47 persennya merupakan permukiman di Jakarta," tambahnya.

Sementara itu, Pakar Tata Ruang Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengatakan untuk penyediaan pemukiman layak di Jakarta, Pemda DKI telah membangun 29 blok dengan 2.930 unit. "Rencananya ke depan akan dibangun 19 blok dengan 1700 unit," katanya.

Ia juga mengatakan untuk menyediakan rumah yang layak bagi warga Jakarta, masih terkendala beberapa hal. Seperti terkendala infrastruktur, utilitas, dan fasilitas.

"Banyak rusun yang dibangun tanpa dukungan utilitas listrik dan prasarana air bersih," tambahnya. Selain itu, harga lahan di Jakarta yang tinggi juga menjadi tantangan bagi Pemda DKI.

Tidak adanya fasilitas tersebut, lanjutnya, menjadi penyebab banyaknya warga yang meninggalkan rusun. "Menara hunian rusun semakin tidak layak huni karena tidak dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi (pasar tradisional)," jelas Yayat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika