REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Fahmy mengumumkan negaranya akan menggelar pemilu untuk memilih anggota parlemen pada Februari atau Maret tahun depan. Kemudian akan diikuti pemilihan presiden pada beberapa bulan berikutnya.

Dalam kunjungan dinasnya ke Spanyol, Nabil mengatakan seluruh warga Mesir berhak ikut memberikan suara dalam pemilihan umum tersebut, termasuk yang telah menggulingkan Presiden Mohammad Morsi.

Menurutnya, para pengikut ikhwanul muslimin masih menjadi bagian dari negaranya dan berhak berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang akan digelar nanti. Ia berharap beragam tindak kekacauan yang terjadi di Mesir akhir-akhir ini segera berakhir.

Kemudian, nanti pemilihan anggota parlemen bisa berjalan dengan lancar dan adil. “Paling tidak saat musim panas tahun depan, sudah bisa melakukan pemilihan presiden,” katanya, Sabtu (9/11), dilansir dari Aljazirah.

Memang hingga kini belum ada spesifikasi yang jelas mengenai kapan waktu pemilu tersebut akan dilangsungkan. Namun ia berharap dengan pemilu ini nanti akan mengembalikan sistem kenegaraan Mesir menjadi stabil seperti semula, bukan yang dikuasai oleh pihak militer seperti sekarang ini, dan banyak muncul pemberontakan karena tidak setuju dengan sistem kepemimpinan baru ini.

Beragam pemberontakan telah menghancurkan Mesir, memakan ratusan korban jiwa demi tegaknya sebuah negara yang menjadi dambaan warganya. Kekerasan semakin memburuk ketika pihak militer bisa berhasil menggulingkan presiden Morsi.

Untuk itu, pemilu menjadi cara baru agar negara yang morat marit ini kembali tertata lagi. Namun, seluruh elemen masyarakat Mesir, termasuk ikhwanul muslimin yang terus menentang pihak militer, harus diikutkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika