REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar tidak memiliki wewenang tertentu untuk melarang Jusuf Kalla jika ingin menerima tawaran maju sebagai capres PKB.

Karenanya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung berpendapat semua berada di tangan JK. "Pada akhirnya tentu akan kembali kepada Pak JK, untuk menetapkan apakah dia memang siap ataupun bersedia," katanya usai menghadiri seminar di Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Akbar, jika memang JK berniat nyapres dari partai lain, sebaiknya disampaikan dan dibicarakan dengan pemimpin-pemimpin Partai Golkar. "Khususnya Ketua Umum Aburizal Bakrie," tutur Akbar.

Akbar menilai wajar jika ada wacana publik mengajukan JK sebagai capres dari partai lain.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat pada Senin (28/10) membuat pernyataan dukungan mengusulkan JK sebagai bakal capres 2014-2019.

Pertimbangannya karena JK dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang teruji sebagai negarawan. JK juga dinilai mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad mempersilahkan Jusuf Kalla menjadi bakal capres PKB karena merupakan hak seseorang untuk berpolitik.

"Kalau beliau (JK) mau ke PKB silahkan saja karena kami tidak bisa menghentikannya," kata Fadel di Jakarta, Selasa (29/10).

Fadel mengatakan seorang kader Partai Golkar tidak bermasalah jika menjadi bakal capres partai lain asalkan tidak menjadi pengurus inti partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika