REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi menolak penetapan UMK 2014. Mereka beranggapan besaran UMK yang ditetapkan bupati terlalu tinggi dan memberatkan kalangan pengusaha.

Bupati Sukabumi Sukmawijaya merekomendasikan besaran UMK sebesar Rp 1.565.922 pada Selasa (12/11). Sementara perwakilan pengusaha dalam forum Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) hanya mengusulkan Rp 1,3 juta.

Sekjen Apindo Kabupaten Sukabumi, Rizal mengatakan, kenaikan UMK yang cukup besar ini dikhawatirkan mengancam keberadaan pelaku usaha di Sukabumi. Bahkan, bukan tidak mungkin ada perusahaan yang tutup karena tidak mampu membayar gaji karyawan.

Dikatakan Rizal, para pengusaha akan menyampaikan surat penolakan kepada Bupati Sukabumi. Intinya, pengusaha meminta bupati menjelaskan dasar penetapan UMK.

Bupati Sukabumi, Sukmawijaya mengatakan, penetapan UMK tersebut memang tidak akan memuaskan kedua belah pihak baik, buruh maupun pengusaha. Karena penetapan, lanjut Bupati, dilakukan bukan melalui kesepakatan di DPK.

"Bupati terpaksa menetapkan UMK karena terjadi deadlock,’’ ujar Sukmawijaya.

Menurutnya, para pengusaha yang keberatan dengan penetapan UMK dapat mengajukan penangguhan pembayaran UMK kepada pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika