CANBERRA -- Perdana Menteri Tony Abbott menolak meminta maaf atas tuduhan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat Indonesia, dan meminta semua pihak untuk berkepala dingin dalam masalah ini.

Dalam sidang di Parlemen Australia Selasa (19/11) siang, Abbott mengulangi lagi pernyataannya bahwa, "semua pemerintahan mengumpulkan informasi" dan menambahkan setiap pemerintah "tahu bahwa pemerintah lainnya mengumpulkan informasi'.

Abbott mengatakan, "Australia tidak bisa dituntut untuk minta maaf atas langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kepentingan negara baik sekarang maupun sebelumnya".

"Selain itu, Australia juga tidak seharusnya dituntut untuk menjelaskan detail atas apa yang dilakukan untuk melindungi kepentingan negara," kata Abbott.

Meskipun tidak meminta maaf, Abbott menyatakan penyesalan atas terjadinya upaya penyadapan telepon Presiden SBY.  "Saya menganggap Presiden Yudhoyono sebagai teman yang baik bagi Australia," kata Abbott, "Betul, satu dari teman terbaik yang kita miliki".

Makanya, kata Abbott, ia sangat menyesal jika laporan media atas penyadapan itu mempermalukan Presiden SBY.

Sementara itu, Pemimpin Oposisi Bill Shorten menyarankan Tony Abbott untuk memikirkan cara terbaik menangani kasus penyadapan yang memicu kemarahan pemerintah Indonesia. Salah satunya, adalah dengan meniru cara Presiden Obama menangani kemarahan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Dalam sidang di Parlemen Australia, Selasa (19/11), Bill Shorten yang juga pemimpin Partai Buruh menyatakan pihaknya akan mendukung segala upaya pemerintah untuk memulihkan hubungan dengan Indonesia.

Sementara dalam sidang itu, anggota parlemen Bob Katter menanyakan kepada Tony Abbott, "Bagaimana tanggapan perdana menteri kalau teleponnya dan telepon isterinya disadap?"

Menanggapi hal itu, Abbbott  mengatakan, "Saya tidak akan mengutuk apa yang dilakukan pemerintah terdahulu terkait dengan aktivitas intelijen. Saya tidak akan minta maaf atas aktivitas intelijen yang dilakukan".

Ikuti Whatsapp Channel Republika