REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Komisioner Tinggi untuk HAM PBB, menyatakan terjadi kejahatan perang dan kemanusiaan di Suriah. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan tim peneliti, kemungkinan pejabat senior Suriah, termasuk Presiden Bashar al Assad berperan dalam kejahatan tersebut.
Kepala Komisioner, Navy Pilay menyatakan di penghujung akhir 2013, kesiapan masyarakat internasional untuk melawan setiap aksi kejahatan kemanusiaan benar-benar sedang diuji. Ucapan ini pun semakin menambah tekanan bagi PBB, AS dan Rusia menjelang konferensi perdamaian atau Jenewa II Januari mendatang.
Ia mengatakan berdasarkan penelitian di lapangan, terjadi beberapa pelanggaran di Suriah. Pelanggaran tersebut antara lain pembantaian, serangan senjata kimia, penyiksaan, pemerkosaan dan aksi menyeramkan lainnya.
''Skala dan kekejaman pelanggaran yang dilakukan unsur-unsur dari kedua belah pihak tak bisa diterima,'' ungkapnya, Selasa (3/12). Tim peneliti menurut dia telah menghasilkan bukti besar. Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan tanggung jawab kemungkinan berasal dari petinggi pemerintahan. Termasuk, ungkapnya, kepala negara yang tak lain Presiden Bashar al Assad.
Namun, berdasarkan laporan Al Jazeera, laporan mengenai tersangka ini melanggar kebijakan menjaga identitas tersangka pelaku hingga proses peradilan. Memang, ia sendiri juga mengatakan daftar tersangka kriminal tersebut memang diserahkan secara rahasia. Pihak dia akan tetap menyegel daftar itu hingga otoritas nasional ataupun internasional meminta data itu untuk penyelidikan.
Ia juga bersikeras hanya mengulangi apa yang para peneliti, dipimpin pakar Brasil, Paulo Pinheiro, katakan. Ketika Pilay diminta mengklarifikasi komentarnya, ia mengaku tak mengatakan bahwa seorang kepala negara sebagai tersangka.
Ia menyampaikan kalau hanya mengutip laporan misi pencari fakta bahwa berdasarkan fakta-fakta, poin tanggung jawab berada di tingkat tertinggi. Setiap penuntutan di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda, tampaknya sangat sulit dilakukan kepada Assad. Hal ini karena Suriah bukan anggota yang mengakui Pengadilan Kriminal Internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika