REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan untuk tidak menghasilkan kesepakatan yang merugikan petani. Pernyataan ormas Islam terbesar ini terkait agenda pencabutan subsidi pertanian dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9 di Bali.

"PBNU meminta pemerintah untuk mendukung sikap India yang tidak ingin menegoisasikan masalah cadangan pangan demi membela kepentingan.nasional, melindungi rakyat untuk mendapatkan harga pangan yang murah. Gita Wiryawan jangan berbuat naif untuk mengikuti keinginan negara Barat," ujar Ketua PBNU KH Abbas Mu'in, Sabtu (7/12).

Bagi rakyat Indonesia, imbuh Kiai Abbas, lebih bermanfaat kalau KTM WTO Bali tidak menghasilkan kesepakatan. Apalagi pihak negara Barat bertahun-tahun mempertahankan subsidi untuk petani mereka. Sedangkan posisi Indonesia terkesan mempertahankan kesepakatan internasional demi pujian global.

Kiai Abbas menilai, sikap Indonesia harus tegas karena persaingan dengan produk pangan impor akan berakibat pada matinya petani Indonesia. Terkait keanggotaan Indonesia di WTO, ia melihat selama ini WTO lebih menguntungkan negara-negara dengan suprastruktur pertanian, teknologi, dan jaringan yang kuat. "Karena itu sudah seharusnya pemerintah RI mempertimbangkan keluar dari keanggotaan WTO," tegas Kiai Abbas.

PBNU memandang bahwa dari aspek kepentingan masyarakat, keanggotaan Indonesia di WTO lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya. Indonesia lebih baik menggunakan pendekatan hubungan bilateral dalam hal perdagangan tanpa harus bergantung dan terikat dengan WTO.