REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhelatan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9 yang berhasil membuahkan Paket Bali pada 3 hingga 7 Desember 2013 lalu menghabiskan biaya sebesar Rp109 miliar.
"Biaya penyelenggaraan WTO sebesar Rp109 miliar yang dianggarkan APBN dan sudah disetujui oleh DPR untuk tahun 2013," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Iman Pambagyo, di Jakarta, Selasa (10/12).
Iman mengatakan WTO sendiri juga menanggung beban untuk membiayai fasilitas-fasilitas seperti pesawat dan biaya penginapan bagi negara miskin atau Least Developed Countries (LDCs).
"Dengan Indonesia menjadi tuan rumah pada KTM WTO lalu, peran kita semakin menonjol dan orang akan melihat Indonesia bukan hanya sebagai tuan rumah saja melainkan juga peranannya," ungkap Iman.
Ia menuturkan pada saat pelaksanaan General Council (GC) di Jenewa beberapa waktu lalu, ada sebuah kelompok yang menamakan diri 'Breakfast Group' dengan anggota negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga Cina. Akhrinya beberapa bulan lalu mereka memasukkan Indonesia ke dalam kelompok tersebut karena dianggap bisa memainkan peran yang tidak bisa diabaikan.
Pekan lalu, setelah melakukan negosiasi panjang pada KTM WTO ke-9, sebanyak 160 negara berhasil menyepakati dan membuahkan Paket Bali, setelah organisasi tersebut mengalami kebuntuan selama kurang lebih 12 tahun untuk menyelesaikan Doha Development Agenda (DDA).
Berbeda dengan Doha Development Agenda (DDA) yang memiliki ambisi untuk menyelesaikan sebanyak 19 poin isu runding, Paket Bali hanya memiliki tiga isu runding yang menekankan pada Trade Facilitation (TF), Agriculture, dan Least Developed Countries (LDCs).
Nyaris Buntu Lagi
Perjuangan untuk membuahkan Paket Bali sempat terhalang oleh sikap India yang tidak setuju dan bersikeras bahwa solusi interim bukan merupakan langkah yang tepat karena terkait dengan permasalahan yang fundamental yakni stok keamanan pangan.
India pada akhirnya menyetujui Paket Bali yang menyebutkan bahwa anggota WTO menyetujui penempatan mekanisme interim untuk melakukan negosiasi untuk menghasilkan solusi permanen yang akan diadopsi dalam KTM WTO ke-11 atau selama empat tahun.
Selama masa interim tersebut, setiap anggota yang tergabung dalam WTO harus menahan diri untuk tidak membawa aduan dalam penyelesaian sengketa WTO.
Setelah India melunak, empat negara seperti Kuba, Bolivia, Venezuela, dan Nikaragua juga sempat menolak Draf Paket Bali tersebut terkait dengan masalah embargo yang tidak kunjung ditindaklanjuti WTO sejak pertemuan Hongkong tahun 2005.
KTM WTO ke-9, sesungguhnya sudah diakhiri pada Jumat (6/12) kemarin, namun, dikarenakan perundingan yang masih alot, negosiasi dilanjutkan hingga Sabtu (7/12) yang pada akhirnya berhasil mencatatkan sejarah baru dari perundingan WTO setelah terhenti selama 12 tahun untuk menyelesaikan Putaran Doha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika