REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Saat ini, tak ada keperluan untuk melibatkan penengah internasional guna menyelesaikan kemelut politik di Ukraina, kata Menteri Luar Negeri, Leonid Kozhara, pada Kamis (12/12).
"Saya menganggap penengahan sebagai langkah ekstrem, yang hanya akan memperlihatkan ketidak-mampuan pemerintah dan oposisi untuk menyelenggarakan perundingan konstruktif," kata Kozhara sebagaimana dikutip kantor berita Ukraina, Interfax.
Guna mengakhiri protes tiga-pekan dan menjamin lingkungan politik yang sehat di negeri tersebut, Pemerintah Ukraina dan pemimpin oposisi mesti memulai dialog aktif mengenai masalah politik, katanya.
Seperti dilaporkan Xinhua dan dikutip pada Jumat (13/12), parlemen Eropa di dalam resolusinya menyerukan peluncuran segera misi mediasi baru Uni Eropa guna menjamin hasil damai bagi krisis saat ini di Ukraina.
Protes di Ukraina dimulai pada 21 November. Para demonstran menuntut penyatuan negeri itu dengan Eropa, tapi segera membesar menjadi gerakan kerusuhan di seluruh negeri tersebut guna menentang pemerintah.
Masalah yang memicu aksi protes itu adalah penarikan diri Ukraina untuk menandatangani kesepakatan kemitraan yang dirancang guna memperdalam hubungan dengan Uni Eropa dalam Pertemuan Puncak Kemitraan Timur di Ibu Kota Lithuania, Vilnius.