REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Marzuki Alie sepakat pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui sistem perwakilan di DPRD. Menurutnya, sistem pemilihan kepada daerah secara langsung sebagaimana yang berlaku sekarang perlu dikaji ulang.

"Saya setuju (pilkada lewat DPRD)," kata Marzuki ketika dihubungi Republika, Jumat (13/12).

Marzuki mengatakan pengembalian pilkada lewat sistem perwakilan merupakan upaya memperbaiki kehidupan demokrasi di Indonesia. Kita, lanjutnya, harus mundur selangkah untuk melompat sepuluh langkah.

Sistem pilkada langsung yang mengedepankan azas one man one vote tidak sejalan nilai Pancasila. Marzuki mengatakan Pancasila mengamanahkan azas demokrasi Indonesia dilakukan melalui sistem perwakilan dan musyawarah.

"Demokrasi one man one vote tidak sesuai nilai Pancasila yang mengamanahkan azas perwakilan dan musyawarah," ujarnya.

Marzuki mengatakan selama ini pilkada langsung hanya menguntungkan para ahli politik. Mereka, imbuhnya, mendapat kekayaan dengan sistem demokrasi langsung yang liberal saat ini.

"Seolah langkah mundur itu (menghapus pilkada langsung)  tidak demokratis," kata Marzuki.

Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat ini mengatakan rakyat harus lebih dahulu dicerdaskan sebelum penyelenggaraan demokrasi secara langsung diterapkan. Paling tidak pendidikan rakyat harus disetarakan minimal SMA dan bila perlu S1.

Kesejahteraan rakyat juga harus ditingkatkan lewat income per kapita di atas 5.000 dolar AS per kapita. Dengan begitu, rakyat akan benar-benar siap melaksanakan proses demokrasi secara sehat. "Bukan soal demokratis atau bukan," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika