REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Harian The Australian membeberkan alasan aktivitas Agen Intelijen yang menyadap telepon seluler istri Presiden SBY, Ani Yudhoyono pada 2009. Dalam harian tersebut, tertulis Ani Yudhoyono merupakan penasehat penting bagi SBY.

Selain itu, Ani juga berambisi untuk mejadikan anak tertuanya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai presiden. Target penyadapan ibu Ani tersebut dilakukan untuk mempelajari strategi dinamika politik di Jakarta. Tidak hanya itu, keamanan nasional juga menjadi faktor penyadapan dilakukan. 

Australia ingin mendalami hubungan istana negara dengan kelompok Islam. Pasalnya, pada saat itu tiga warga Australia tewas dalam sebuah bom yang diledakkan di Jakarta pada Juli 2009 dan pelaku pengeboman, Mohammad Noordin masih dalam pengejaran.  

Penyadapan istri Presiden RI ini menjadi perbicangan kontroversial di banyak kalangan. Baik kalangan Australia maupun Indonesia menyalahkan agensi Australian karena telah bertindak terlalu jauh. Sebuah kabel diplomatik dari kedutaan Amerika di Jakarta pada akhir 2007 lalu menyebutkan Ani Yudhoyono merupakan satu-satunya orang kepercayaan SBY. 

“Ibu negara mempunyai pengaruh besar dalam istana dan menjadi penasehat utama presiden,” tertulis dalam harian tersebut.

Selain itu, Ani Yudhoyono juga dipercaya akan membangun dinasti di Indonesia. Ani Yudhoyono akan menjadi calon presiden pada tahun depan setelah SBY selesai bertugas.Ia akan menjadi presiden hingga Agus Harimurti Yudhoyono mencapai usia yang cukup untuk menjadi Presiden.  

Informasi tersebut diberikan oleh Direktorat Pertahanan Signal pada 2009. Baik Amerika dan Australia berambisi untuk mempelajari hubungan antara ibu negara dengan kelompok-kelompok Islam. Namun, baik SBY dan istrinya menentang pergerakan Islam radikal.

Meskipun begitu, agen intelijen ingin mempelajari hubungan antara istana negara dengan negara-negara kelompok Islam terbesar, dimana terdapat para kelompok Islam ekstrim. 

Sementara itu, kantor Tony Abbot menolak untuk menanggapi terkait penyadapan ibu negara tersebut. Seorang juru bicara mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan komentar terkait masalah intelijen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika